Selamat Datang di Website Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Jumat, 17 Juni 2016 - 11:18:47 WIB
LAW ENFORCEMENT
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Pengawasan Produk Hukum Wilayah I dan II - Dibaca: 308 kali

PROVINSI BANTEN - Tindakan law enforcement dalam semua sektor hukum, harus selalu dibarengi dengan upaya preventif berbentuk sosialisasi produk-produk hukum secara optimal. Berhasilnya upaya preventif, sehingga tidak terjadi, atau terkuranginya pelanggaran hukum, akan lebih maslahat dan tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar, dibandingkan dengan upaya represif setelah terjadinya pelanggaran.
Sekedar untuk mengambarkan fakta empiris, dapat dikemukakan jumlah narapidana pada tahun 2006 adalah sebanyak 116.688 orang, dan meningkat dengan pesat pada tahun 2007 menjadi 130.832 orang, dengan tingkat kelebihan penghuni (over capacity) sekitar 45%. Dan yang sangat mengkhawatirkan dari jumlah narapidana ini, sejumlah 40% didominasi oleh kasus narkoba.
Membangun budaya hukum masyarakat merupakan bagian dari upaya nation character-building. Membangun sikap dan mengubah mental bangsa, yang selama ini terlanjur dibebani stigma-stigma negatif sebagai bangsa yang cenderung masih toleran terhadap pelangaran-pelangaran hukum. Beberapa contoh mungkin bisa kita ingat kembali. Di bidang hak kekayaan intelektual, Indonesia pernah masuk dalam priority watch list

karena tingkat pelanggaran HKI yang begitu luar biasa tingginya. Padahal dari sisi hukum, peraturan perundang-undangan tentang HKI di Indonesia sudah sangat lengkap dan bahkan selalu dimutakhirkan.