Selamat Datang di Website Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Jumat, 17 Juni 2016 - 14:50:42 WIB
Rancangan Perda Tangerang Selatan
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Hukum Pusat, Provinsi & Kabupaten / Kota - Dibaca: 640 kali

6 RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

DPRD Tangsel juga mengajukan Raperda Inisiatif yaitu Raperda tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Tangerang Selatan Tahun 2015-2035 dan Raperda Inisiatif tentang Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW). Raperda inisiatif nantinya akan diserahkan ke Pemkot Tangsel tersebut dan tinggal menunggu jadwal paripurna lanjutan untuk mendengarkan tanggapan atau pandangan Pemkot Tangsel terhadap Raperda inisiatif yang diserahkan oleh DPRD Tangsel. (Bgz)

Keenam Raperda tersebut langsung dibacakan oleh masing-masing Panitia Khusus (Pansus) yang hadir dalam paripurna tersebut. yang terdiri dari Raperda tentang Pedoman Pembentukan, Penggabungan dan Penghapusan Kelurahan, Raperda Perubahan Atas Perda Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, Raperda Urusan Pemerintahan Kota Tangerang Selatan, Raperda Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, Raperda Kawasan Tanpa Rokok, Raperda tentang Penyelenggaraan dan Pengembangan PerpustakaanRapat Paripurna DPRD Kota Tangerang Selatan dalam Rangka Persetujuan Bersama DPRD Terhadap 6 Rancangan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan pada hari kamis tanggal 16 Juni 2016 Pukul 10.00 WIB yang bertempat di gedung STP Sahid, Pondok Cabe, Kecamatan Pamulang.

Sidang Paripurna tersebut dipimpin ketua DPRD Moch Ramlie, dengan di dampingi wakil ketua I Tb. Bayu Murdani, wakil ketua II Ahadi dan wakil ketua III Moch. Saleh Asnawi serta dihadiri langsung oleh Walikota Airin Rachmi Diany dan wakil walikota Benyamin Davnie dan unsur SKPD Kota Tangerang Selatan.

Keenam Raperda tersebut sangat dibutuhkan untuk melakukan penataan dan pengelolaan daerah dengan adanya aturan-aturan ini, maka dalam pengelolaan daerah yang lebih baik kita punya payung hukum yang kuat, Hingga proses selanjutnya, akan diserahkan ke Pemeirntah Provinsi Banten, dan juga ke Kementrian dalam Negeri untuk melakukan pengecekan agar segera bisa segera diundangkan. kami akan memberikan seluruh draft yang sudah menjadi Perda ini ke Pemprov Banten, dan ke Kementrian Dalam Negeri agar segera bisa dimasukan kelembaran negara atau diundangkan. ( sumber editorial DPRD Tangsel )