Selamat Datang di Website Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Jumat, 17 Juni 2016 - 15:25:40 WIB
Intisari RAKORBIDKUM 2016
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Hukum Pusat, Provinsi & Kabupaten / Kota - Dibaca: 295 kali

 

Intisari Materi Rakorbidkum 2016 Antara Lain;

 

              I.       Desentralisasi dalam koridor NKRI harus dimaknai bahwa kewenangan yang diletakkan pada daerah otonom sesuai strata pemerintahan Provinsi, Kabupaten/Kota adalah dalam rangka mempercepat kesejahteraan masyarakat, efisiensi dan efektivitas penyenggaraan pemerintah bukan dimaknai sebaliknya, pemerintah daerah berdaya saing dalam arti yang utuh adalah mengedepankan pembangunan-pembangunan yang berbasis kemasyarakatan dengan mengutamakan penyelenggaraan urusan wajib pelayanan dasar.

           II.       Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah menjadi tanggung jawab kita bersama, Menteri Dalam Negeri sebagai pembina umum dan Kementerian/Lembaga sebagai pembina teknis, pembina teknis sesuai amanat Pasal 7 dan Pasal 17 Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah harus segera menyiapkan “tools” sebagai acuan daerah diselaraskan dengan  Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tersebut, sehingga kebijakan daerah yang ditetapkan dapat mempercepat lajunya pembangunan daerah, membuka ruang investasi dan pada akhirnya menunjang keberhasilan program-program Nawa Cita.

        III.       Perda harus sesuai dengan kewenangan daerah dan menjawab kebutuhan masyarakat, karena perda akan berimplikasi pada anggaran daerah, untuk itu sinkronisasi peraturan perundang-undangan di daerah sesuai  direktif Presiden harus dibatalkan 3000 Perda yang dianggap menghambat biroktrasi dan perijinan investasi. Selain Perda, Presiden juga memerintahkan untuk segera dilakukan pembenahan terhadap 42.633 peraturan di tingkat pusat yang bermasalah dalam implementasinya dan saling tumpang tindih.

        IV.       Penguatan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah sehingga dapat melaksanakan tugas dan fungsi pokoknya melakukan pembatalan-pembatalan produk hukum daerah kabupaten/kota. Gubernur selaku wakil pemerintah pusat di daerah diberikan kewenangan oleh Pasal 251 ayat (2) Undang-undang nomor 23 tahun 2014 guna membatalkan perda di Kabupaten/Kota.

           V.       Evaluasi (dalam pengawasan produk hukum daerah) adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Perda dan Rancangan Peraturan Kepala Darah (Pekada) untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau peraturan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;