Selamat Datang di Website Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Kamis, 23 Juni 2016 - 08:21:47 WIB
Undang-Undang No. 10 Tahun 2004
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Dokumentasi & Informasi Hukum - Dibaca: 939 kali

Hirarki Peraturan Perundang-Undangan


Untuk lebih jelasnya Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan tersebut adalah

1. UUD RI 1945
2. UU/Perpu
3. Peraturan Pemerintah
4. Peraturan Presiden
5. Peraturan Daerah


a. Perda Provinsi dibuat DPRD Provinsi dengan Gubernur
b. Perda Kabupaten/ Kota dibuat oleh DPRD Kabupaten/ Kota bersama Bupati/Walikota
c. Praturan Desa/ Peraturan yang setingkat dibuat oleh BPD atau nama lainnya bersama dengan Kepala Desa atau nama lainnya.


Dengan berlakunya Undang-Undang No.10 Tahun 2004 ini, maka TAP MPR No. XX Tahun 1966
dan TAP MPR No. III Tahun 2000 dicabut dan tidak berlaku lagi, karena tidak sesuai
dengan prinsip demokrasi dan prinsip-prinsip Negara hukum yang antara lain :


1. Soal Ketetapan MPR/MPRS, karena Ketetapan MPR/MPRS tidak tepat dikatagorikan sebagai peraturan perundang-undangan.


2. Soal Perpu, karena kedudukannya dibawah Undang-Undang, menurut TAP MPR No. III Tahun 2000, soal ini tidak tepat dan menempatkan kedudukannya sama dengan Undang-Undang dalam UU No. 10 Tahun 2004.


3. Keputusan Menteri yang diatur dalam TAP MPRS No. XX Tahun 1966. Keputusan Menteri tersebut tidak mempunyai dasar yuridis.


4. Kata “ dan lain-lain “ yang tersebut dalam dalam TAP MPRS No. XX Tahun 1966 sempat membingungkan karena dapat menimbulkan berbagai penafsiran.


5. Soal “ Instruksi “ yang dimasukkan dalam golongan peraturan perundang-undangan adalah soal yang tidak tepat.


6. Menempatkan UUD 1945 sebagai peraturan perundang-undangan adalah suatu hal yang tidak tepat, karena UUD 1945 merupakan norma dasar atau kaidah-kaidah dasar bagi pengaturan Negara dan merupakan landasan filosofis dari Negara yangmemuat aturan-aturan pokok Negara, sedangkan yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan adaalah dimulai dari Undang-Undang ke bawah sampai dengan Perda yang merupakan peraturan-peraturan pelaksanaan.