Selamat Datang di Website Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Jumat, 01 Juli 2016 - 15:12:01 WIB
INSTRUMEN KEBIJAKAN LEGISLASI SEMU
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Peraturan Daerah - Dibaca: 478 kali

Intinya dalam menyusun suatu peraturan perundang-undangan hendaknya menghindari efek instan dalam menyelesaikan persoalan, namun semestinya jauh bepandangan untuk menciptakan ketertiban dan perlindungan kepada masyarakat, jangan sampai intervensi melalui  instrumen  kebijakan legislasi semu ( berupa sura edaran) menimbulkan kegaduhan dan inkonsistensinya pemerintah daerah dalam melakukan akselerasi program pembangunan yang sudah direncanakan.

Adapun gambaran register adalah

1. Gubernur menyampaikan rancangan perda provinsi kepada menteri paling lama 3 ( tiga ) hari terhitung sejak menerima rancangan perda provinsi dari pimpinan DPRD provinsi ( lihat psl 242 ayat ( 3) UU 23 Tahun 2014),

2. Menteri memberikan nomor register rancangan perda provinsi paling lama 7( tujuh ) hari sejak rancangan perda diterima ( lihat psl 242 ayat (5) UU 23 Tahun 2014) atau setelah diperoleh hasil evaluasi penomoran register diberikan.

Dengan demikian maka, antara evaluasi, pengawasan dan register memiliki dasar hukum tersendiri, adanya perbedaan bentuk dan objek (draft/perda) ,juga berbeda dalam mekanisme,tahapan penyelesaian waktu yang ditentukan.Terkait register tata cara pemberian nomor register perda semestinya diatur dengan peraturan menteri.

Gubernur Sebagai wakil pemerintah pusat, mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap materi muatan raperda yang dimohonkan sebelum diberlakukan atau hanya untuk tercatatnya rancangan peraturan daerah yang akan diundangkan di daerah. Selain itu aspek pembinaan yang mencakup perda di Kabupaten dan Kota  juga menjadi tugas  gubernur ( lihat psl 91 ayat ( 2) UU 23 tahun 2014 ) keduanya memiliki substansi yang berbeda di mana kan proses “ evaluasi “ terhadap rancangan peraturan daerah  sedangkan “ pengawasan “ terhadap peraturan daerah dan hal itu tidak dalam materi register.