Selamat Datang di Website Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Selasa, 02 Agustus 2016 - 12:19:24 WIB
Pengembangan Integrasi Website JDIHN
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Dokumentasi & Informasi Hukum - Dibaca: 805 kali

Konsep pembentukan jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional ( JDIHN ), secara historis melekat pada pembangunan hukum nasional dalam upaya mewujudkan supremasi hukum. Dokumentasi hukum belum mampu menyediakan dokumen dan informasi hukum dengan cepat dan tepat serta belum mampu menyediakan akses informasi hukum yang efektif dan  efisien sehingga terkadang masih agak sulit dicari dan diketemukan kembali ketika dibutuhkan dalam medukung kegiatan pembangunan hukum, seperti: penelitian hukum, perencanaan hukum, penyusunan naskah akademis, penyusunan rancangan perundang-undangan, pembentukan kebijakan pimpinan dsb.
    Seiring perkembangan teknologi,  jdihn sebagai pusat jaringan dokumentasi hukum, telah membangun aplikasi integrasi data menggunakan API (Aplication Programing Interface )  yang akan menjaring semua peraturan perundang-undangan dari anggota jdihn, sebagai pusat pencarian hukum/perundang-undangan di Indonesia ( JDIHN.ID )  
Mekanisme Untuk memenuhi kebutuhan kecepatan pelayanan dalam memperoleh informasi dapat dilakukan dengan berbagai teknis pengelolaan baik untuk peraturan perundang-undangan maupun non peraturan. Peraturan Perundang-undangan baik Peraturan Pusat maupun Peraturan Daerah termasuk koleksi yang harus dikumpulkan, dikelola dan disimpan dengan baik, karena informasi yang ada didalamnya sangat penting dan perlu disebarluaskan kepada masyarakat agar memahami isi dari peraturan tersebut sehingga dapat mengetahui hak dan kewajiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Dokumen hukum membawa dampak bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya terkait dengan peran legislatif, eksekutif, yudikatif maupun peran pendidikan hukum, dalam membuat melaksanakan, mengadili, mengevaluasi hukum khususnya yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, bahan hukum terkhusus peraturan perundang-undangan harus disebarluaskan, diumumkan karena ada adagium/ pepatah dan asumsi bahwa semua orang dianggap mengetahui hukum.
Pelaksanaan kegiatan Pengembangan Integrasi Website JDIHN memfokuskan pada konsep sistem integrasi data yang akan digunakan untuk mengumpulkan data perundang-undangan dari semua anggota JDIH di seluruh Indonesia.
Sistem ini menggunakan API untuk pengambilan data dari database anggota yang membutuhkan kerjasama dari anggota JDIH untuk menyimpan API pada server anggota, yang nantinya akan melakukan pengambilan data perundang – undangan berdasarkan Log aktifitas databases anggota, dari server anggota ke server JDIHN.
Pengertian API (Aplication Programing Interface)  API adalah Kumpulan fungsi-fungsi atau perintah-perintah untuk menggantikan bahasa yang digunakan dalam sistem call dengan bahasa yang lebih terstruktur dan mudah dimengerti.
Keuntungan memprogram dengan menggunakan API adalah:
1.Portabilitas. Programmer yang menggunakan API dapat menjalankan programnya dalam sistem operasi mana saja asalkan sudah ter- install API tersebut. Sedangkan system call  berbeda antar sistem operasi, dengan catatan dalam implementasinya mungkin saja berbeda.
2.Lebih Mudah Dimengerti. API menggunakan bahasa yang lebih terstruktur dan mudah dimengerti dari pada bahasa sistem call. Hal ini sangat penting dalam hal editing dan pengembangan.
Sistem ini bekerja cukup efektif dan tidak membebani kerja server, karena sistem API yang ditanamkan pada server anggota membaca log pada database, sehingga sistem API pada anggota akan melakukan pengiriman data ke server JDIHN hanya jika ada aktifitas ( create, update,delete ).