Selamat Datang di Website Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Kamis, 07 Desember 2017 - 11:34:43 WIB
Rapat Pengelolaan Perpustakaan Hukum Kota Tangerang
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Dokumentasi & Informasi Hukum - Dibaca: 76 kali

Pelaksanaan kegiatan pembinaan bagi para pengelola dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang,  pada tanggal 01 November  2016, diselenggarakan  oleh  Sub Bagian Dokumentasi, Informasi dan Kajian Produk Hukum. 
Dalam pelaksanaan tersebut terdapat beberapa point pembahasan yang terkait pengelolaan JDIH dan Perpustakaan Hukum di Kota Tangerang yang meliputi ;

1.Adanya Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam mengakses Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, karenanya perlu terus diupayakan baik melalui Kegiatan sosialisasi dan publikasi di media surat kabar maupun elektronik.

2.Terdapat Kesamaan pandangan dalam menata dan mengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) yang ditinjau dari aspek tampilan maupun konten dalam pengelolaan informasi hukum berbasis TIK.

3.Penataan dan pemantapan Perpustakaan JDIH di Lingkungan SKPD Kota Tangerang  semakin menunjukan peningkaatan dalam penempatan SDM dan Alokasi anggarannya.

Dengan demikian maka , Keterampilan dalam tata kelola perpustakaan dan memadukan tampilan Website dan isi berita /konten oleh Seorang petugas pengelola dokumentasi hukum, perlu terus ditingkatkan kapabilitasnya, agar mampu dan terampil membuat instrumen temu kembali informasi hukum.
Untuk memperoleh keterampilan teknis yang memadai, para pengelola peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya harus selalu melatih diri, karena berdasarkan pengalaman pengetahuan teknis tanpa praktik setiap hari akan segera hilang dari ingatan. Serta untuk memastikan agar setiap pihak yang terlibat dalam organisasi dapat secara transparan memeriksa catatan tentang langkah langkah organisasi, juga untuk memastikan bahwa organisasi sudah berjalan sesuai visi dan misinya. Sebagai sarana penyediaan layanan data dan informasi kepada publik (amanat UU No.14/2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik).