Selamat Datang di Website Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Jum'at, 27 Juli 2018 - 12:00:35 WIB
Kegiatan APEC Capacity Building, Pengelolaan Single Portal Hotel Singgigi Lombok 25-26 Juli 2018
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Monev Jdih Prov. Banten - Dibaca: 2 kali

Lombok, jdihukum.bantenprov.go.id. kegiatan Pertemuan Capacity Building For Managing single Online Portal For Regulatory Information Diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional bekerjasama dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Disponsori oleh Asia Pasific Economic Coopration ( APEC).
 
Lokasi Kegiatan pertemuan Tingkat Nasional tersebut dipusatkan di Kota Senggigi , Lombok pada tangal 25−27 Juli 2018 , dibuka oleh Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S,H., M.Hum (Kepala BPHN Kementerian Hukum dan HAM RI) dan di damping Oleh Drs Yasmon,M.L.S. (Kepala Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional − BPHN), Terdapat 100 (Seratus ) orang peserta yang menghadiri kegiatan ini, perwakilan dari Kantor Wilayah Hukum dan HAM, Kementerian / Lembaga Negara , Biro Hukum Provinsi serta Pemerintah Kabupaten/Kota.
 
Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) melakukan percepatan integrasi portal Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN). Pada tahun ini, BPHN memiliki empat kebijakan terbaru bernama "refocusing " dalam rangka melaksanakan mandat Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.
 
BPHN selaku pusat jaringan dan law center pemerintah, sejak enam tahun lalu membangun sebuah basis data 'raksasa' yang berisi peraturan perundang-undangan atau dokumen hukum. Keberadaan basis data nasional yang kemudian diperkenalkan sebagai 'JDIHN' didesain menjadi sumber rujukan informasi hukum terpercaya dan utama untuk masyarakat.
 
Sebagaimana diketahui, pemerintah tengah melakukan Reformasi Hukum Jilid ke‒2 di mana salah satu agenda penting yang diangkat, yakni penataan regulasi. Kondisi regulasi yang tumpang tindih, hiper regulasi, serta inkonsisten antara peraturan satu dengan yang lain menimbulkan sejumlah tantangan dalam pelaksanaannya. Dengan adanya basis data melalui JDIHN, diharapkan upaya melakukan penataan regulasi akan lebih mudah karena seluruh peraturan perundang-undangan telah disimpan dalam satu portal http://jdihn.id/.
 
Dalam rangka mempercepat integrasi JDIHN, lanjut Prof Enny, BPHN memiliki empat kegiatan prioritas, antara lain percepatan keanggotan, pembenahan sistem/aplikasi, integrasi data anggota JDIHN, dan pengembangan basis data nasional dokumen hukum. Kegiatan Capacity Building for Managing Single Online Portal for Regulatory Information, yang digelar di empat kota, yakni Batam, Lombok, Ambon dan Yogyakarta merupakan salah satu bentuk realisasi kebijakan tersebut.