Selamat Datang di Website Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Kamis, 09 Agustus 2018 - 12:00:35 WIB
Rapat Koordiasi Bidang Hukum Provinsi Banten 2018
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Monev Jdih Prov. Banten - Dibaca: 2 kali

Serang, jdihukum.bantenprov.go.id. kegiatan Rapat Koordinasi Bidang Hukum Provinsi Banten Tahun 2018, adalah memberikan pembekalan dan pemahaman terkait isu‒isu aktual bidang hukum baik yang telah terjadi maupun yang masih berkembang saat ini, pembagian kewenangan dalam penanganan produk hukum/legislasi, sehingga berdampak pada keselarasan dan kesepahaman dalam menyikapinya, ini juga akan berdampak pada terciptanya harmonisasi program kegiatan bidang hukum yang berdampak positif pada penyelenggaraan pemerintah daerah, pembagian urusan pemerintahan konkuren antara daerah provinsi dengan daerah kabupaten/kota, yang didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional.
 
Adapun Para Peserta Rapat Koordinasi Bidang Hukum Provinsi Banten Tahun 2018 meliputi perwakilan SKPD tingkat provinsi Banten dan kabupaten/kotakhususnya yang terkait penanganannya di bidang hukum, instansi vertikal, serta Sekretariat Dewan Kabupaten dan Kota sebanyak 70 (tujuh puluh) orang. Yang dilaksanakan selama 1 (satu) hari pada tangga 09 Agustus 2018 bertempat di Aula Lantai III Inspektorat Provinsi Banten Jl. Syech Nawawi Al−Bantani ( KP3B) Palima Serang , pada kegiatan Rakor kali ini, para pemateri yang berkenan hadir memaparkan presentasinya meliputi :

1. Bapak Sukoyo S.H.,M.Si. Direktur Produk Hukum Daerah ("Pemantapan Penyusunan Produk Hukum Daerah Secara Baik"),
 
2. Bapak Agus Mintono S.H.,M.Si, Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Banten ("Tata Cara Pelaksanaan dan Pelaporan Ranham dan Bantuan Hukum Masyarakat Miskin"),
 
3. Ibu Rista S.H.,M.H, Perwakilan Kanwilhukum dan HAM ("Penanganan Sengketa Hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah (Litigasi) dan bantuan hukum untuk orang miskin (Non Litigasi) "),
 
Terkait salah satu kesimpulan dalam berbagai paparan yang telah dijelasakan oleh para memateri yaitu Desentralisasi dalam koridor NKRI harus dimaknai bahwa kewenangan yang diletakkan pada daerah otonom sesuai strata pemerintahan Provinsi, Kabupaten/Kota adalah dalam rangka mempercepat kesejahteraan masyarakat, efisiensi dan efektivitas penyenggaraan pemerintah bukan dimaknai sebaliknya, pemerintah daerah berdaya saing dalam arti yang utuh adalah mengedepankan pembangunan-pembangunan yang berbasis kemasyarakatan dengan mengutamakan penyelenggaraan urusan wajib pelayanan dasar.