Selamat Datang di Website Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Berita

Kamis, 23 Juni 2016 - 08:21:47 WIB
Undang-Undang No. 10 Tahun 2004
Hirarki Peraturan Perundang-Undangan Untuk lebih jelasnya Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan tersebut adalah 1. UUD RI 1945 2. UU/Perpu 3. Peraturan Pemerintah 4. Peraturan Presiden 5. ... Selengkapnya

Kamis, 23 Juni 2016 - 08:16:45 WIB
TAP MPR No. XX Tahun 1966
Hirarki Peraturan Perundang-Undangan Mengenai tata urutan peraturan perundang-undangan diatur dalam UU No. 10 Tahun2004 dan sekaligus merupakan koreksi terhadap pengaturan hirarki peraturan ... Selengkapnya

Senin, 20 Juni 2016 - 00:24:58 WIB
Katalog Perda Tahun 2007
Katalog Perda Tahun 2007 ... Selengkapnya

Senin, 20 Juni 2016 - 00:05:21 WIB
Abstraksi Perda Prov.Banten Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Banten
PEMERINTAH DAERAH  - URUSAN 2007 PERDA PROV. BANTEN NO. 6,  LD.2007/NO.6. TLD NO. 7, HLD.SETDA PROV.BANTEN HLM. 01 -213 PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN TENTANG ... Selengkapnya

Jumat, 17 Juni 2016 - 16:15:28 WIB
Perda Masyarakat Adat
PERDA Pengakuan Perlindungan & Pemberdayaan Masyarakat Adat Lebak Disahkan   Kabupaten Lebak – Seluruh warga Masyarakat Adat Kasepuhan Kabupaten Lebak akhirnya bisa bernafas ... Selengkapnya

Jumat, 17 Juni 2016 - 15:59:55 WIB
Bimbingan Teknis Poduk Hukum
Kabupaten Serang - Dengan telah diundangkannya Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Penyusunan Produk Hukum Daerah, Bagian Hukum Setda Kabupaten Serang bekerjasama dengan Pusat Pelatihan Bimbingan dan ... Selengkapnya

Jumat, 17 Juni 2016 - 15:25:40 WIB
Intisari RAKORBIDKUM 2016
  Intisari Materi Rakorbidkum 2016 Antara Lain;   ... Selengkapnya

Jumat, 17 Juni 2016 - 14:50:42 WIB
Rancangan Perda Tangerang Selatan
6 RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN DPRD Tangsel juga mengajukan Raperda Inisiatif yaitu Raperda tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Tangerang Selatan Tahun ... Selengkapnya

Jumat, 17 Juni 2016 - 11:23:04 WIB
INDONESIA ADALAH NEGARA HUKUM
PROVINSI BANTEN - Reformasi kontitusi yang telah berlangsung, melalui beberapa kali amandemen UUD 1945, membawa perubahan yang sangat besar, terhadap hukum nasional. Perubahan tersebut, telah mengarahkan kepada ... Selengkapnya

Jumat, 17 Juni 2016 - 11:18:47 WIB
LAW ENFORCEMENT
PROVINSI BANTEN - Tindakan law enforcement dalam semua sektor hukum, harus selalu dibarengi dengan upaya preventif berbentuk sosialisasi produk-produk hukum secara optimal. Berhasilnya upaya preventif, sehingga ... Selengkapnya

Jumat, 17 Juni 2016 - 11:11:44 WIB
PERATURAN KPU TEKAIT PILGUB 2017
Tahapan Pelaksanaan Pilgub Banten masih menunggu Peraturan KPU RI terkait Pilgub serentak pada 2017.   PROVINSI BANTEN - ... Selengkapnya

Jumat, 17 Juni 2016 - 11:02:13 WIB
Grand Design SPHN
JAKARTA - Dalam rangka pembangunan hukum nasional, diperlukan adanya suatu Grand Design Sistem dan Politik Hukum Nasional (GDSPHN) yang jelas. GDSPHN merupakan sebuah desain komprehensif, yang menjadi pedoman ... Selengkapnya