Selamat Datang di Website Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Berita

Selasa, 02 Februari 2016 - 15:49:33 WIB
RAPERDA RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
Pemerintah Provinsi Banten mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang retribusi pelayanan kesehatan.Penyampaian Raperda Retribusi Pelayanan Kesehatan tersebut disampaikan Gubernur Banten Rano Karno ... Selengkapnya

Selasa, 02 Februari 2016 - 15:41:56 WIB
Peraturan Daerah Pondok Pesantren
Serang  - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten membutuhkan payung hukum dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) tentang Pondok Pesantren dalam upaya mengoptimalkan pemberdayaan pesantren dan para santri di ... Selengkapnya

Selasa, 02 Februari 2016 - 12:54:27 WIB
Peraturan Daerah Penyelenggaran Ketenagakerjaan
SERANG – Sempat menjadi persoalan dalam dunia ketenagakerjaan di Provinsi Banten, Pemprov Banten akan mengatur tenaga kerja asing melalui Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyelenggaraan ... Selengkapnya

Rabu, 29 Juli 2015 - 15:21:24 WIB
BIMBINGAN TEKNIS PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PROVINSI BANTEN TAHUN 2015
     Kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Banten Tahun 2015 yang diselenggaran di Hotel Cilegon City pada tanggal 16 Juni 2015 ... Selengkapnya

Rabu, 29 Juli 2015 - 14:50:07 WIB
RAKOR BIDANG HUKUM SE-PROVINSI BANTEN
... Selengkapnya

Kamis, 18 Oktober 2012 - 11:58:51 WIB
TAP MPR No. XX Tahun 1966
Hirarki Peraturan Perundang-Undangan Mengenai tata urutan peraturan perundang-undangan diatur dalam UU No. 10 Tahun2004 dan sekaligus merupakan koreksi terhadap pengaturan hirarki peraturan perundang-undangan ... Selengkapnya

Rabu, 01 Agustus 2012 - 14:48:48 WIB
TAP MPR No. III Tahun 2000
Hirarki Peraturan Perundang-Undangan Mengenai tata urutan peraturan perundang-undangan diatur dalam UU No. 10 Tahun 2004 dan sekaligus merupakan koreksi terhadap pengaturan hirarki peraturan perundang-undangan ... Selengkapnya

Rabu, 01 Agustus 2012 - 14:24:13 WIB
Undang-Undang No. 10 Tahun 2004
Hirarki Peraturan Perundang-Undangan Untuk lebih jelasnya Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan tersebut adalah 1. UUD RI 1945 2. UU/Perpu 3. Peraturan Pemerintah 4. Peraturan Presiden 5. ... Selengkapnya

Rabu, 01 Agustus 2012 - 14:18:15 WIB
UURI 12 TAHUN 2011
Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas: a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat c. Undang-Undang/Peraturan ... Selengkapnya

Kamis, 19 Juli 2012 - 21:40:43 WIB
istilah hukum 1
  1.Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah : pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan,pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan ... Selengkapnya

Rabu, 18 Juli 2012 - 11:15:25 WIB
TERMS OF LAW 2
5.Peraturan Pemerintah adalah : Peraturan Perundangundangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya. 6. Peraturan Presiden adalah: Peraturan Perundangundangan yang ... Selengkapnya

Rabu, 18 Juli 2012 - 11:13:26 WIB
PROLEGDA
9.Program Legislasi Nasional yang selanjutnya disebut Prolegnas adalah : instrumen perencanaan program pembentukan Undang-Undang yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. 10. Program Legislasi ... Selengkapnya