Selamat Datang di Website Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Berita

Minggu, 25 Januari 2009 - 20:26:26 WIB
DASAR HUKUM PUNGUTAN BBM
Pemerintah sudah menetapkan dana pungutan untuk ketahanan energi pada harga BBM baru per Januari 2016 mendatang. Meski demikian pungutan tersebut ternyata belum punya dasar hukum hingga saat ini. Hal ... Selengkapnya

Sabtu, 31 Januari 2009 - 14:34:18 WIB
PRINSIP NON-RETROAKTIF
Pembangunan hukum nasional yang demokratis, harus meminimalissisasi pemberlakuan dan penerapan norma yang justru menimbulkan ketidakadilan, karena penerapan praktik hukum yang demikian akan menimbulkan ketidakadilan ... Selengkapnya

Sabtu, 31 Januari 2009 - 18:59:14 WIB
3000 PERATURAN DAERAH
- Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengeluhkan saat ini ada 3.000 peraturan daerah (perda)yang tengah dikaji oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Perda tersebut terdiri atas perda baru yang diusulkan, ... Selengkapnya

Sabtu, 31 Januari 2009 - 14:30:48 WIB
CABUT PERDA PRO KAPITALIS
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah akan menerapkan kebijakan proses pengurusan izin usaha kecil dan menengah pada 2015 cukup dengan satu lembar kertas. Terobosan ini mendapat dukungan dari ... Selengkapnya

Sabtu, 31 Januari 2009 - 14:29:16 WIB
PRIMARY CONSTITUTION ORGAN
Perubahan UUD 1945 telah berimplikasi pada lahirnya banyak lembaga negara atau organ, baik lembaga utama (primary constitution organs) maupun lembaga pendukung/penunjang (state auxiliary body/SAB). Peran auxiliary ... Selengkapnya

Sabtu, 31 Januari 2009 - 14:26:40 WIB
BUDAYA HUKUM NASIONAL
Budaya hukum merupakan salah satu elemen penting dalam membangun sistem hukum nasional. Oleh karena itu Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Hukum dan HAM, mencanangkan Tahun 2008 ini, sebagai Tahun Peningkatan ... Selengkapnya

Sabtu, 31 Januari 2009 - 14:11:28 WIB
PROLEGNAS
Salah satu persoalan mendasar, dalam membangun hukum nasional yang demokratis, adalah bagaimana membuat sistem hukum yang kondusif bagi keberagaman sub-sistem, keberagaman substansi, pengembangan bidang-bidang hukum ... Selengkapnya

Sabtu, 31 Januari 2009 - 14:04:27 WIB
PERDA TIDAK SESUAI NKRI
Seluruh peraturan daerah (perda) harus sesuai dengan undang-undang di atasnya dan paham Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, Kementerian Dalam Negeri selalu mengklarifikasi perda yang ... Selengkapnya

Sabtu, 31 Januari 2009 - 13:58:31 WIB
LIMA RIBU ATURAN DI KEMENDAGRI
Tjahjo Kumolo meminta jajarannya menghapus ribuan peraturan di kementeriannya. Penghapusan ini diminta karena dirasa menghambat investasi dan perizinan. Tjahjo menjelaskan, di Kemendagri sedikitnya ada 5 ribu ... Selengkapnya