Selamat Datang di Website Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) BIRO HUKUM SETDA PROVINSI BANTEN

  • Selasa, 02 Agustus 2016 - 12:19:24

    Pengembangan Integrasi Website JDIHN


  • Selasa, 02 Agustus 2016 - 11:34:10

    MONEV JDIH KAB.SERANG


  • Jumat, 01 Juli 2016 - 15:12:01

    INSTRUMEN KEBIJAKAN LEGISLASI SEMU


  • Jumat, 01 Juli 2016 - 15:07:11

    HUKUM NASIONAL DAN PEMBANGUNAN HUKUM


  • Senin, 27 Juni 2016 - 16:59:40

    JDIH & PERPUSTAKAAN HUKUM PROV.BANTEN


Berita Terbaru

Selasa, 02 Agustus 2016 - 12:19:24 WIB
Pengembangan Integrasi Website JDIHN
Konsep pembentukan jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional ( JDIHN ), secara historis melekat pada pembangunan hukum nasional dalam upaya mewujudkan supremasi hukum. Dokumentasi hukum belum mampu menyediakan dokumen dan informasi hukum dengan cepat dan tepat serta belum mampu menyediakan akses informasi hukum yang efektif dan  efisien sehingga terkadang masih agak sulit dicari dan diketemukan ... Selengkapnya

Selasa, 02 Agustus 2016 - 11:34:10 WIB
MONEV JDIH KAB.SERANG
.ORGANISASI         Organisasi JDIH Kabupaten Serang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional. Pengelolaan JDIH Kabupaten Serang dilakukan oleh Bagian Hukum Setda Kabupaten Serang sebagai  anggota JDIHN. 2.SUMBER DAYA MANUSIA      ... Selengkapnya

Jumat, 01 Juli 2016 - 15:12:01 WIB
INSTRUMEN KEBIJAKAN LEGISLASI SEMU
Intinya dalam menyusun suatu peraturan perundang-undangan hendaknya menghindari efek instan dalam menyelesaikan persoalan, namun semestinya jauh bepandangan untuk menciptakan ketertiban dan perlindungan kepada masyarakat, jangan sampai intervensi melalui  instrumen  kebijakan legislasi semu ( berupa sura edaran) menimbulkan kegaduhan dan inkonsistensinya pemerintah daerah dalam melakukan akselerasi ... Selengkapnya

Jumat, 01 Juli 2016 - 15:07:11 WIB
HUKUM NASIONAL DAN PEMBANGUNAN HUKUM
bahwa untuk menjamin kepastian hukum atas pembentukan produk hukum daerah diperlukan pedoman berdasarkan cara dan metode yang pasti, baku dan standar sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 243 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur mengenai tata ... Selengkapnya

Senin, 27 Juni 2016 - 16:59:40 WIB
JDIH & PERPUSTAKAAN HUKUM PROV.BANTEN
  Perkembangan secara kuantitas dan fisik kelembagaan belum dibarengi dengan peningkatan kualitas, kuantitas, koleksi, sarana dan prasarana, pelayanan, tenaga, penyelenggaraan, dan pengelolaan perpustakaan. Pengembangan perpustakaan masih bersifat sporadis dan belum banyak yang memenuhi standar perpustakaan. Oleh sebab itu, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang baik perlu ... Selengkapnya



Galery Foto