Selamat Datang di Website Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) BIRO HUKUM SETDA PROVINSI BANTEN
» Kategori : Peraturan Gubernur

Jumat, 17 Juni 2016 - 11:11:44 WIB
PERATURAN KPU TEKAIT PILGUB 2017
Tahapan Pelaksanaan Pilgub Banten masih menunggu Peraturan KPU RI terkait Pilgub serentak pada 2017.   PROVINSI BANTEN - "Kita masih menunggu peraturan KPU untuk Pilgub 2017. Karena yang ada sekarang ini peraturan KPU Pilgub 2015," kata Ketua KPU Banten, Agus Supriatna, di Serang, ... Selengkapnya

Kamis, 16 Juni 2016 - 15:04:35 WIB
PERCEPATAN PERMENDAGRI UNTUK BANK BANTEN
Kementerian Dalam Negeri (Kemendari) sepakat untuk mempercepat pembentukan Bank Banten. Dalam waktu dekat, pemerintah akan menerbitkan aturan sebagai payung hukumnya. “Kami sepakat mempercepat. Paling lambat SenIn depan ada Permendagri (Peraturan Menteri Dalam Negeri ),” kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, Rabu (13/12). Pihaknya tak akan ... Selengkapnya

Selasa, 02 Februari 2016 - 15:49:33 WIB
RAPERDA RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
Pemerintah Provinsi Banten mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang retribusi pelayanan kesehatan.Penyampaian Raperda Retribusi Pelayanan Kesehatan tersebut disampaikan Gubernur Banten Rano Karno dalam rapat paripurna DPRD Banten dengan tiga agenda yakni penyampaian nota pengantar Raperda APBD Perubahan 2015, Raperda Retribus Pelayanan Kesehatan dan Raperda perubahan ... Selengkapnya

Selasa, 02 Februari 2016 - 12:54:27 WIB
Peraturan Daerah Penyelenggaran Ketenagakerjaan
SERANG – Sempat menjadi persoalan dalam dunia ketenagakerjaan di Provinsi Banten, Pemprov Banten akan mengatur tenaga kerja asing melalui Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, yang saat ini masih berupa rancangan. Hal tersebut diungkapkan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten Ranta Soeharta di gedung DPRD Provinsi Banten, ... Selengkapnya

Sabtu, 10 April 2010 - 22:21:38 WIB
REVISI PERMENDAGRI TENTANG IMB
Guna menyukseskan Program Satu Juta Rumah yang dicanangkan pemerintah, DPD Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Banten meningkatkan sinergi dengan semua stakeholder properti. Ketua DPD Apersi Banten, Sabri Nurdin memastikan, sebanyak 90 perusahaan yang aktif di Apersi Banten sepakat menyukseskan program ini dan terus melakukan kerjasama dengan ... Selengkapnya

Minggu, 25 Oktober 2009 - 13:58:18 WIB
MEKANISME PENGUNDANGAN
PENGUNDANGAN Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Perundangundangan harus diundangkan dengan menempatkannya dalam: a. Lembaran Negara Republik Indonesia; b. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia; c. Berita Negara Republik Indonesia; d. Tambahan Berita Negara Republik Indonesia; e. Lembaran Daerah; f. Tambahan Lembaran Daerah; atau g. Berita Daerah Peraturan ... Selengkapnya

Hal: << First | < Prev | 1 | 2 | Next > | Last >>