Selamat Datang di Website Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) BIRO HUKUM SETDA PROVINSI BANTEN
» Kategori : Berita Keputusan Gubernur

Jumat, 01 Juli 2016 - 15:07:11 WIB
HUKUM NASIONAL DAN PEMBANGUNAN HUKUM
bahwa untuk menjamin kepastian hukum atas pembentukan produk hukum daerah diperlukan pedoman berdasarkan cara dan metode yang pasti, baku dan standar sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 243 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang ... Selengkapnya

Jumat, 17 Juni 2016 - 11:23:04 WIB
INDONESIA ADALAH NEGARA HUKUM
PROVINSI BANTEN - Reformasi kontitusi yang telah berlangsung, melalui beberapa kali amandemen UUD 1945, membawa perubahan yang sangat besar, terhadap hukum nasional. Perubahan tersebut, telah mengarahkan kepada cita-cita negara hukum, sesuai dengan prinsip-prinsip negara demokrasi konstitusional. Amandemen tersebut, juga telah menegaskan secara eksplisit bahwa Indonesia adalah negara ... Selengkapnya

Kamis, 16 Juni 2016 - 13:15:49 WIB
PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
PROVINSI BANTEN - Pengejawantahan Indonesia sebagai negara hukum, negara berkewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana,terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional yang menjamin pelindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaT ahun 1945 Untuk memenuhi ... Selengkapnya

Kamis, 16 Juni 2016 - 13:05:56 WIB
100 JUTA UNTUK NASKAH AKADEMIK
KOTA tANGERANG - Badanpembentukan peraturan daerah ( Bapemperda ) Kota Tangarang menargetkan tujuh perda yang merupakan inisiatif dewan untuk dapat diselesaikan /dirampungkan . dari tujuh perda tersebut, empat diantaranya merupakan produk lama yang masuk yang dalam program pembentukan peraturan daerah ( propemperda) 2015 lalu, sedangkan tiga perda merupakan usulan  yang masuk dalam ... Selengkapnya

Senin, 02 Februari 2009 - 14:23:39 WIB
KARAKTER HUKUM NASIONAL
Hukum nasional yang demokratis setidaknya mempunyai karakter dan alur pikir sebagai berikut: a. Hukum nasional dibuat sesuai dengan cita-cita bangsa, yakni masyarakat adil dan makmur berdasar falsafah negara. b. Hukum nasional dirancang untuk mencapai tahap tertentu dari tujuan negara sebagaimana tertuang di dalam Pembukaan UUD 1945. c. Hukum nasional harus menjamin integrasi bangsa ... Selengkapnya

Sabtu, 31 Januari 2009 - 14:34:18 WIB
PRINSIP NON-RETROAKTIF
Pembangunan hukum nasional yang demokratis, harus meminimalissisasi pemberlakuan dan penerapan norma yang justru menimbulkan ketidakadilan, karena penerapan praktik hukum yang demikian akan menimbulkan ketidakadilan baru. Pembangunan hukum adalah konsep yang berkesinambungan dan tidak pernah berhenti sehingga penegakan hukum tidak boleh mengabaikan keadaan dan dimensi waktu saat hukum itu ... Selengkapnya

Hal: << First | < Prev | 1 | 2 | Next > | Last >>