Selamat Datang di Website Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) BIRO HUKUM SETDA PROVINSI BANTEN
» Kategori : Peraturan Daerah

Jumat, 01 Juli 2016 - 15:12:01 WIB
INSTRUMEN KEBIJAKAN LEGISLASI SEMU
Intinya dalam menyusun suatu peraturan perundang-undangan hendaknya menghindari efek instan dalam menyelesaikan persoalan, namun semestinya jauh bepandangan untuk menciptakan ketertiban dan perlindungan kepada masyarakat, jangan sampai intervensi melalui  instrumen  kebijakan legislasi semu ( berupa sura edaran) menimbulkan kegaduhan dan inkonsistensinya pemerintah daerah dalam ... Selengkapnya

Kamis, 16 Juni 2016 - 13:11:16 WIB
RAPERDA " PUK "
PROVINSI BANTEN - Ketua Badan Pembentukan Perda( Bapemperda) DPRD Kota Serang Uhen Zuhaeni mengatakan, belum rampungnya pembahasan raperda Karena Pemkot  mengembalikan Raperda tersebut ke Dewan. “ sudah lama ditarik Pemkot untuk di perbaiki,sampai sekarang belum selesai.” Pembahasan Raperda tentang Penyelenggaraan Usaha Keperiwisataan (PUK) sejak ... Selengkapnya

Kamis, 16 Juni 2016 - 12:58:50 WIB
RAPERDA OPD
KOTA SERANG - Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) mengenai pembentukan perangkat organisasi daerah, Selasa (10/7), telah mendapat persetujuan bersama dari sejumlah fraksi di DPRD Banten untuk menjadi Peraturan Daerah (Perda). Hadir dan menyaksikan acara tersebut Gubernur Banten-Hj.Ratu Atut Chosiyah beserta jajaran Kepala SKPD di jajaran Pemerintah Provinsi Banten di Gedung DPRD ... Selengkapnya

Kamis, 16 Juni 2016 - 12:39:33 WIB
PEMBAHASAN PERDA PONDOK PESANTREN
DPRD Provinsi Banten menargetkan akan menyelesaikan pembahasan Peraturan Daerah (Perda) Pondok Pesantren pada 2015."Kami akan selesaikan Perda Ponpes itu di tahun ini. Sekarang ini pada tahan MoU di Bapperda," kata Ketua DPRD Banten Asep Rahmatullah di Serang, Kamis (8/10). Ia menjelaskan, Raperda Pondok Pesantren yang sedang dalam pembahasan sudah termasuk ... Selengkapnya

Kamis, 16 Juni 2016 - 11:51:26 WIB
Perda Pemberdayaan Koperasi dan UMKM
Pemerintah Provinsi Banten mendukung dan mengapresiasi langkah DPRD Pemprov itu yang memprakarsasi pembentukan Perda Pemberdayaan Koperasi dan UMKM dalam upaya memberikan perlindungan.Gubernur Banten Rano Karno di Serang, Selasa mengatakan, dengan adanya prakarsa usulan DPRD Banten terkait Raperda Pemberdayaan Koperasi dan UMKM, akan lebih melindungi keberadaan koperasi dan UMKM di ... Selengkapnya

Sabtu, 31 Januari 2009 - 14:13:52 WIB
MULOK DALAM PRODUK HUKUM
Forum silaturahmi pondok Pesantren ( FSPP ) dan Majlis Pesantren Salafi ( MPS ) telah menyampaikan aspirasinya utuk dibuatkan perda ,kemudian ditindak  lanjuti oleh DPRD Prov.Banten dengan menerbitkan Surat Keputusan Ketua DPRD Provinsi Banten Nomor 161/36/2015 tentang pembentukan  Peraturan Daerah Tahun 2016. Selaku Eksekutif ( Pemda),Legislatif ( DPRD) dan ... Selengkapnya

Hal: << First | < Prev | 1 | 2 | Next > | Last >>