Selamat Datang di Website Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) BIRO HUKUM SETDA PROVINSI BANTEN
» Kategori : Pelayanan Bantuan Hukum

Kamis, 16 Juni 2016 - 12:49:14 WIB
ADVOKAT
Menurut Pasal 1 ayat (1) UU No 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Kota Tangerang Selatan ; Advokat adalah orang yang berpraktik memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang memenuhi persyaratan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku.Sebelum berlaku UU 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, istilah untuk pembela keadilan ini sangat beragam, seperti pengacara, penasihat ... Selengkapnya

Kamis, 16 Juni 2016 - 12:47:02 WIB
JASA HUKUM
KOTA SERANG ; Undang-Undang No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang No 16 Tahun 2011, dasar pertimbangan dikeluarkannya Undang-Undang ini bahwa negara bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan, juga sebagai pengaturan mengenai bantuan hukum yang diselenggarakan oleh negara harus ... Selengkapnya

Kamis, 16 Juni 2016 - 12:43:57 WIB
LAW ASSISTANCE
CILEG0N CITY - Law assistance is service in law that given by law assistance organization generously to law assistance receiver according to Act number 16 year 2003 in Law assistance.This research examined law assistance as law service that provide for less fortunate community by lawyer freely. The way to get freely law assistance for less fortunate people by submitted written petition that ... Selengkapnya

Kamis, 18 Oktober 2012 - 11:58:51 WIB
TAP MPR No. XX Tahun 1966
Hirarki Peraturan Perundang-Undangan Mengenai tata urutan peraturan perundang-undangan diatur dalam UU No. 10 Tahun2004 dan sekaligus merupakan koreksi terhadap pengaturan hirarki peraturan perundang-undangan yang selama ini pernah berlaku yaitu TAP MPR No. XX Tahun1966 dan TAP MPR No. III Tahun 2000 Untuk lebih jelasnya Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangantersebut adalah ... Selengkapnya

Rabu, 01 Agustus 2012 - 14:48:48 WIB
TAP MPR No. III Tahun 2000
Hirarki Peraturan Perundang-Undangan Mengenai tata urutan peraturan perundang-undangan diatur dalam UU No. 10 Tahun 2004 dan sekaligus merupakan koreksi terhadap pengaturan hirarki peraturan perundang-undangan yang selama ini pernah berlaku yaitu TAP MPR No. XX Tahun 1966 dan TAP MPR No. III Tahun 2000. Untuk lebih jelasnya Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan tersebut adalah ... Selengkapnya

Rabu, 01 Agustus 2012 - 14:24:13 WIB
Undang-Undang No. 10 Tahun 2004
Hirarki Peraturan Perundang-Undangan Untuk lebih jelasnya Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan tersebut adalah 1. UUD RI 1945 2. UU/Perpu 3. Peraturan Pemerintah 4. Peraturan Presiden 5. Peraturan Daerah a. Perda Provinsi dibuat DPRD Provinsi dengan Gubernur b. Perda Kabupaten/ Kota dibuat oleh DPRD Kabupaten/ Kota bersama Bupati/Walikota c. Praturan Desa/ ... Selengkapnya

Hal: << First | < Prev | 1 | 2 | 3 | Next > | Last >>