Selamat Datang di Website Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) BIRO HUKUM SETDA PROVINSI BANTEN
» Kategori : Monev Jdih Prov. Banten

Selasa, 02 Agustus 2016 - 11:34:10 WIB
MONEV JDIH KAB.SERANG
.ORGANISASI         Organisasi JDIH Kabupaten Serang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional. Pengelolaan JDIH Kabupaten Serang dilakukan oleh Bagian Hukum Setda Kabupaten Serang sebagai  anggota JDIHN. 2.SUMBER DAYA MANUSIA   ... Selengkapnya

Senin, 27 Juni 2016 - 16:59:40 WIB
JDIH & PERPUSTAKAAN HUKUM PROV.BANTEN
  Perkembangan secara kuantitas dan fisik kelembagaan belum dibarengi dengan peningkatan kualitas, kuantitas, koleksi, sarana dan prasarana, pelayanan, tenaga, penyelenggaraan, dan pengelolaan perpustakaan. Pengembangan perpustakaan masih bersifat sporadis dan belum banyak yang memenuhi standar perpustakaan. Oleh sebab itu, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan ... Selengkapnya

Senin, 27 Juni 2016 - 16:11:43 WIB
MONEV JDIH KOTA TANGERANG
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan  Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional; merupakan landasan hukum untuk memacu dan mengembangkan JDIH ke arah yang lebih baik, lebih maju untuk kepentingan bangsa dan negara. Dalam Perpres tersebut Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN)ditetapkan sebagai Pusat Jaringan dengan keanggotan Biro Hukum Kantor Menteri ... Selengkapnya

Senin, 27 Juni 2016 - 15:30:43 WIB
MONEV JDIH KAB.TANGERANG
  Organisasi JDIH Kabupaten Tangerang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional. Pengelolaan JDIH Kabupaten Tangerang dilakukan oleh Bagian Hukum Setda Kabupaten Tangerang sebagai  anggota JDIHN. fungsi JDIH sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden ... Selengkapnya

Senin, 27 Juni 2016 - 15:08:40 WIB
MONEV JDIH KAB.LEBAK
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan  Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional; merupakan landasan hukum untuk memacu dan mengembangkan JDIH ke arah yang lebih baik, lebih maju untuk kepentingan bangsa dan negara. Organisasi JDIH Kabupaten Lebak  dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang ... Selengkapnya

Jumat, 24 Juni 2016 - 23:42:14 WIB
Monev JDIH Kabupaten Pandeglang
JDIH Kabupaten Pandeglang Seiring dengan perkembangan hukum, peran Dokumnetasi dan Informasi hukum merupakan sarana masyarakat untuk mencari informasi tentang produk –produk hukum, baik pusat maupun daerah. Sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan produk hukum sering dirubah, dicabut sehingga tidak berlaku lagi, apalagi setelah bergulirnya penyelenggaraan otonomi daerah ... Selengkapnya

Hal: << First | < Prev | 1 | 2 | Next > | Last >>