Selamat Datang di Website Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) BIRO HUKUM SETDA PROVINSI BANTEN

Berita

Selasa, 02 Agustus 2016 - 12:19:24 WIB
Pengembangan Integrasi Website JDIHN
Konsep pembentukan jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional ( JDIHN ), secara historis melekat pada pembangunan hukum nasional dalam upaya mewujudkan supremasi hukum. Dokumentasi hukum belum mampu menyediakan ... Selengkapnya

Selasa, 02 Agustus 2016 - 11:34:10 WIB
MONEV JDIH KAB.SERANG
.ORGANISASI         Organisasi JDIH Kabupaten Serang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan ... Selengkapnya

Jumat, 01 Juli 2016 - 15:12:01 WIB
INSTRUMEN KEBIJAKAN LEGISLASI SEMU
Intinya dalam menyusun suatu peraturan perundang-undangan hendaknya menghindari efek instan dalam menyelesaikan persoalan, namun semestinya jauh bepandangan untuk menciptakan ketertiban dan perlindungan kepada ... Selengkapnya

Jumat, 01 Juli 2016 - 15:07:11 WIB
HUKUM NASIONAL DAN PEMBANGUNAN HUKUM
bahwa untuk menjamin kepastian hukum atas pembentukan produk hukum daerah diperlukan pedoman berdasarkan cara dan metode yang pasti, baku dan standar sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ... Selengkapnya

Senin, 27 Juni 2016 - 16:59:40 WIB
JDIH & PERPUSTAKAAN HUKUM PROV.BANTEN
  Perkembangan secara kuantitas dan fisik kelembagaan belum dibarengi dengan peningkatan kualitas, kuantitas, koleksi, sarana dan prasarana, pelayanan, tenaga, penyelenggaraan, dan ... Selengkapnya

Senin, 27 Juni 2016 - 16:11:43 WIB
MONEV JDIH KOTA TANGERANG
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan  Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional; merupakan landasan hukum untuk memacu dan mengembangkan JDIH ke arah yang lebih baik, lebih ... Selengkapnya

Senin, 27 Juni 2016 - 15:30:43 WIB
MONEV JDIH KAB.TANGERANG
  Organisasi JDIH Kabupaten Tangerang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional. Pengelolaan ... Selengkapnya

Senin, 27 Juni 2016 - 15:08:40 WIB
MONEV JDIH KAB.LEBAK
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan  Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional; merupakan landasan hukum untuk memacu dan mengembangkan JDIH ke arah yang lebih baik, ... Selengkapnya

Jumat, 24 Juni 2016 - 23:42:14 WIB
Monev JDIH Kabupaten Pandeglang
JDIH Kabupaten Pandeglang Seiring dengan perkembangan hukum, peran Dokumnetasi dan Informasi hukum merupakan sarana masyarakat untuk mencari informasi tentang produk –produk hukum, baik pusat maupun ... Selengkapnya

Jumat, 24 Juni 2016 - 23:26:40 WIB
JDIH Provinsi Banten
  JDIH Provinsi Banten Dalam pasal 8 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33  tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, ... Selengkapnya

Kamis, 23 Juni 2016 - 17:31:30 WIB
MONEV JDI KOTA TANGSEL 2015
  EKSISTENSI JDIH KOTA TANGERANG SELATAN   Organisasi JDIH Kota Tangerang Selatan dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang ... Selengkapnya

Kamis, 23 Juni 2016 - 08:27:25 WIB
TAP MPR No. III Tahun 2000
Hirarki Peraturan Perundang-Undangan Mengenai tata urutan peraturan perundang-undangan diatur dalam UU No. 10 Tahun 2004 dan sekaligus merupakan koreksi terhadap pengaturan hirarki peraturan ... Selengkapnya